Pimpinan DPRD Rembang, Bisri Cholil Laquf, Gunasih, Ridwan, dan Abdul Rouf. Foto : istRidwanshmh.com, REMBANG — Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan, menolak anggapan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2025 mengalami defisit hingga Rp 200 miliar. Ia menilai narasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Menurut Ridwan, yang terpenting saat ini adalah memahami kondisi riil keuangan daerah secara menyeluruh, bukan sekadar menyimpulkan adanya defisit. Dari total APBD sekitar Rp 2 triliun, seluruh alokasi anggaran dinilai telah memiliki perencanaan yang jelas, baik untuk program prioritas maupun kewajiban pemerintah daerah.
“Yang penting bagaimana kita memanage anggaran itu. Saya kurang sepakat kalau APBD disebut defisit, karena semua sudah ada peruntukannya,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bahkan menduga isu defisit muncul akibat kesalahan persepsi dalam membaca struktur anggaran. Ia mengingatkan agar informasi tersebut tidak digunakan untuk menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan.
“Jangan-jangan isu defisit ini hanya untuk menakut-nakuti. Padahal tidak perlu seperti itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Ridwan mengaku menemukan adanya kejanggalan dalam pengalokasian anggaran. Ia menyoroti kemungkinan adanya pos yang seharusnya tidak dianggarkan, namun justru tetap diisi, sehingga memunculkan kesan kekurangan pada pos lain.
“Kalau memang ada yang kurang, berarti ada yang tidak seharusnya diisi tetapi tetap diisi,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga mencium adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah (Perda) APBD dengan Peraturan Bupati (Perbup) terkait penjabaran anggaran. Hal ini dinilai perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sebagai solusi, Ridwan mendorong pemerintah daerah untuk segera membahas APBD Perubahan daripada hanya melakukan pergeseran anggaran.
“Pergeseran anggaran bukan alasan yang tepat. Saya lebih mendorong eksekutif untuk segera membahas APBD Perubahan agar ada kepastian hukum,” jelasnya.
Meski demikian, Ridwan tetap optimistis kondisi keuangan daerah Rembang dapat diperbaiki melalui langkah-langkah yang tepat dan terukur.
“Saya sebagai pimpinan DPRD masih sangat optimis APBD kami bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (adm)


Tidak ada komentar